SEOUL - Perdamaian dan reunifikasi Semenanjung Korea adalah tugas konstitusional yang diemban Republik Korea atau Korea Selatan, juga Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Masyarakat pers internasional diimbau untuk ikut mengawal agenda tersebut dengan antara lain menanggalkan lensa kombatif dalam melihat situasi konflik di Semenanjung Korea.

Demikian diungkapkan wartawan Indonesia, Teguh Santosa, ketika berbicara dalam forum 2019 World Journalist Conference (WJC) di Seoul, Korea Selatan, Senin 25 Maret 2019.

Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Deputi Direktur Ekesekutif SMG News Center Hongkong Zhu Xiaoqian, wartawan Die Welt Jerman Teresa Pfuetzner, Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Korea (JAK) Woosuk Kenneth Choi, dan Presiden Masyarakat Nasional Wartawan Profesional (NSPJ) Amerika Serikat Janet Marie Tarquinio.

“Reunifikasi adalah tugas konstitusional di Korea Utara dan juga Korea Selatan. Para pemimpin mereka di masa lalu, terutama setelah Perang Dingin berakhir, telah menggelar serangkaian pembicaraan ke arah itu,” ujar Teguh merujuk pada pertemuan pemimpin Korea Utara Kom Jong Il dan Presiden Korea Selatan Moon Jaein di Pyongyang tahun 2000.

Dalam pertemuan tersebut, pemimpin kedua negara sepakat bahwa reunifikasi adalah pekerjaan bersama bangsa Korea yang harus dilakukan dalam suasana damai dan persaudaraan. Adapun tentang bagaimana akhir dari unifikasi atau reunifikasi itu diserahkan sepenuhnya pada dialog bangsa Korea tanpa campur tangan pihak lain.

Menurut Teguh, proses perdamaian antara kedua Korea sering kali terganggu oleh pihak ketiga yang khawatir perubahan lanskap politik di kawasan ini dapat membahayakan posisi geostrategis dan kepentingan ekonomi mereka.

Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu juga menyebut pertemuan dua pemimpin Korea, Moon Jaein dan Kim Jong Un, tahun lalu sebanyak tiga kali memperlihatkan kemajuan yang sangat signifikan dalam pembicaraan antar-Korea. Selain itu, Kim Jong Un juga telah bertemu dua kali dengan Presiden AS Donald Trump, di Singapura tahun lalu dan di Vietnam akhir bulan lalu.

“Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis dalam pertemuan kedua, saya pikir pertemuan di Hanoi cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dalam studi konflik, perjanjian perdamaian membutuhkan elemen penting, termasuk kesabaran. Saya optimistis dengan hasil pembicaraan damai ini,” jelasnya.

Teguh mengingatkan, seringkali tanpa kita sadari wartawan menggunakan "combative lens" dalam melihat situasi konflik seakan semua konflik harus berakhir dengan benturan yang dramatik.

"Saya kira, kita perlu melihat persoalan dari perspektif yang lebih positif dan konstruktif,” tegasnya.

Sementara, Presiden JAK, Jung Kyu Sung, dalam sambutannya mengatakan perdamaian di Semenanjung Korea membutuhkan keterlibatan wartawan dan media internasional. Karena itu, forum yang diselenggarakan pertama kali tahun 2013 dan kini menjadi forum terbesar yang dihadiri wartawan dari berbagai penjuru dunia, diharapkan berbagi pandangan untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dan perdamaian dunia.

"Konferensi tahun ini diselenggarakan setelah KTT AS-Korea Utara bulan Februari lalu yang berakhir tanpa penandatanganan kesepakatan yang ditandatangani kedua pemimpin. Saya berharap rekan-rekan semua bersedia berbagi pandangan dengan kami untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dan perdamaian dunia," ujar Jung.